13 May 2019 16:27 WIB
Oleh : eko

Polri Diminta Tak Keluarkan Izin Liga 1 2019

MESKI i rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk penyelenggaraan Liga 1 2019 sudah terbit, namun Polri diminta tidak serta-merta mengeluarkan izin pertandingan, mengingat saat ini situasi dan kondisi keamanan di Tanah Air bak api dalam sekam menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019, 22 Mei nanti. 

Menrut rencana, kick off atau pertandingan pembuka Liga 1 2019 akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (15/5/2019) lusa. 
“Saat ini kondisi keamanan kita dalam status Siaga I menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019. Sebab itu, Polri jangan serta-merta menerbitkan izin pertandingan Liga 1. Semua aspek harus dipertimbangkan dengan matang, terutama aspek keamanan,” ungkap Deny Setyo Lestono (33), suporter bola yang biasa menonton pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Ia justru mengusulkan agar kick off Liga 1 2019 diundur hingga dua pekan setelah pengumuman hasil Pemilu 2019, atau minggu kedua Juni 2019. Selain alasan keamanan, kata Deny, juga agar PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai pelaksana kompetisi melaksanakan kewajiban-kewajibannya, termasuk membayar utang ke klub-klub. “Lunasi dulu utang-utang LIB, baru kompetisi digelar,” ujarnya.
Deny juga menyoroti surat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kepada PT LIB agar LIB menyelenggarakan Turnamen Liga 1 2019 dengan sebaik-baiknya. Surat bernomor 1530/UDN/296/V-2019 tertanggal 8 Mei 2019 ini hanya ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha, tanpa nama dan tanda tangan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Iwan Budianto. “Apa prosedurnya memang seperti itu? Jangan-jangan Sekjen ‘membokong’ Plt Ketua Umum,” tandasnya.  
Dari data yang dihimpun, LIB masih memiliki utang untuk musim kompetisi 2017 dan 2018. Utang itu terdiri dari dana rating dan rangking Liga 1 2017 sekitar Rp 4 miliar, serta subsidi Elite Pro Academy kepada 18 klub Liga 1 2018 sekitar Rp 35 miliar.
Banyak pula wasit yang belum dibayarkan haknya, seperti wasit-wasit yang memimpin pertandingan di Piala Indonesia 2019.
Deny justru mempertanyakan langkah BOPI yang dengan mudah mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan Liga 1 2019, sehingga melakukan semacam fait accompli terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengeluarkan izin pertandingan. “Ini ada apa? Apa ada aroma suap?” tanyanya.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia Ignatius Indro berpendapat, jika memang ada indikasi BOPI menerima suap terkait rekomendasi penyelenggaraan Liga 1 2019, maka harus diusut. “Kalau memang ada indikasi suap, harus diusut,” ujarnya, Senin (13/5/2019).
Diberitakan, rekomendasi BOPI dikeluarkan pada Jumat (10/5/2019) pukul 14.00 WIB. Surat tersebut diserahkan langsung Ketua BOPI Richard Sambera kepada Direktur PT LIB Dirk Soplanit di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta.
Rekomendasi tersebut dikeluarkan BOPI setelah pihaknya selama 30 hari melakukan verifikasi ke klub-klub peserta Liga 1 2019. BOPI menilai kompetisi musim ini bisa digelar. Sayangnya, utang LIB untuk dua musim sebelumnya tidak dilihat oleh BOPI. Permasalahan utang kompetisi musim lalu yang kini masih ditunggak oleh LIB, dinilai BOPI merupakan permasalahan internal LIB. 

Berita Terkait