11 January 2019 17:11 WIB
Oleh : eko

Achsanul: Wasping Berpotensi Korupsi

ANGGOTA Komisi III BPK -RI Achsanul Qosasi berpendapat peran Koni Pusat sebagai Pengawas dan pendamping merupakan akal akalan karena berpotensi terjadinya korupsi.

"Wasping itu hanya akal akalan untuk mendapatkan gaji," demikian dikemukakan anggota III BPK Achsanul Qosasi dalam perbincangan lewat whatsapp Jumat (11/1).

Menurut Achsanul yang juga Presiden Madura United jika cara ini terus berjalan maka akan terjadi terus penyimpangan.

"Pola pengawas dan pendamping ini sangat rentan dan beresiko dalam tata kelola keuangan baik koni maupun kemenpora,"ujar Achsanul.

Ia memberi contoh Koni setiap tahun mengajukan proposal kepada Kemenpora dalam hal ini Deputi IV untuk dana Wasping.

"Inilah sumber kick back karena ada pihak pemberi persetujuan yg rentan untuk di loby," ungkapnya.    


 Melihat kondisi ini Pemerintah dalam hal ini Kemenpora harus segera memperbaiki kelembagaan Koni seperti menjadikan BLU (Badan Layanan Usaha) bukan UBL (Unit Badan lainnya) seperti sekarang.

"Awalnya KONI kan Satker di Sekneg dan saat ini menjadi UBL di kemenpora ," kata Achsanul.         

         
 Achsanul Qosasi juga mengemukakan, Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Kemenpora KONI dan cabor (PB) Akan diserahkan ke DPR pertengahan Januari 2019 pascareses DPR.


Hal ini juga sekaligus untuk menjadi masukkan bagi DPR dan Pemrintah dalam memperbaiki kelembagaan Koni sesuai mandat Undang Undang Keolahragaan Nasional.

Sebelumnya Ikatan Pencak Silat Indonesia  meminta KONI Pusat terus melakukan Pengawasan dan pendampingan (Wasping). Sebab hal itu dianggap penting untuk pembinaan prestasi.


Pencak silat jadi salah satu ladang emas untuk Indonesia pada Asian Games 2018 lalu. Dari total 31 emas yang diraih Indonesia, 15 di antaranya disumbang oleh pencak silat.


Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan PB IPSI berjalan dengan baik.

Berita Terkait