15 July 2018 20:06 WIB
Oleh : eko

Taekwondo DKI Kisruh, 4 Pengkot Ajukan Mosi Tak Percaya

KISRUH di tubuh kepengurusan Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) DKI Jakarta makin parah bak benang kusut. Melihat kondisi ini sangat mengancam kelangsungan pembinaan atlet taekwondo DKI, maka empat Pengkot TI mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua Pengprov TI DKI Jakarta Mayjen TNI Ivan Pelealu.

 

Menyusul mosi tak percaya tersebut, keempat Pengkot yang terdiri dari Pengkot TI Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat menggelar Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Taekwondo DKI pada 20 April 2018. Pada Musprovlub tersebut terpilihkan Mayjen TNI (Purn) Sjamsu Djalal sebagai ketua umum Pemprov TI DKI Jakarta yang baru.

 

Ketua Pengurus Kota (Pengkot) TI Jakarta Selatan Siswanto kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/7/2018) mengatakan, mosi tak percaya terpaksa disampaikan untuk menyelmatkan pembinaan atlet taekwondo DKI ke depan. Pasalnya, menurut dia keempat Pengkot yang mengikuti Musprovlub menilai organisasi taekwondo sudah sangat kusut sehingga upaya menyelesaikannya seperti menaggakkan benang basah.

 

“Sudah sulit untuk membenahi organisasi taekwondo di bawah kepemimpinan Pak Ivan karena Ketua Umum tersebut tidak tegas. Celakanya para pembina atlet di tingkat kepengurusan yang ingin menyelamatkan organisasi ini justru dipecat-pecatin,” kata Siswanto yang didampingi Ketua Pengkot Jakarta Timur Valentino dan Ketua Pengkot Jakarta Utara Ubay.

 

Kata Siswanto, kemelut yang terjadi di tubuh Taekwondo DKI yang kian parah ini sudah merusak pembinaan atlet yang sudah berjalan selama ini. Termasuk untuk mempersiapkan atlet pemusatan latihan daerah (Pelatda) PON XX/2020 Papua, belum bisa terbentuk dengan baik.

 

Oleh karena itu, ia mengharapkan selama dalam proses penyelesaian kemelut di TI DKI ini, KONI Provinsi DKI dapat mengambil alih sementara khusus untuk pembinaan atlet Pelatda. Pasalnya tahun depan sudah masuk pada Pra PON atau kualifikasi.

 

“Kalau pengurus masih berkutat dalam permasalahan yang ada sekarang ini, bagaimana prestasi akan dicapai. Sekarang saja atlet Pelatda ditarik oleh wilayah masing-masing. Jadi belum ada pemusatan latihan terpadu,” lanjut Siswanto.

 

Ada rencana dari keempat Pengkot TI yang sudah menggelar Musorprov, bila kasus ini tidak menemui jalan terbaik untuk penyelesaian, akan dibawa ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) untuk menyelesaikannya.

 

“Kalau dibiarkan berlarut-larut mau dibawa kemana olahraga taekwondo DKI Jakarta?” katanya. 

Berita Terkait