15 May 2018 18:39 WIB
Oleh : eko

Soal Rencana Perubahan Nama Blibli Arena, Pengelola GBK Harus Transparan

KOMPLEK Gelora Bung Karno merupakan tempat bersejarah yang dibangun saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Perlu dicatat bahwa kontribusi masyarakat cukup besar sehingga komplek olahraga ini bisa berdiri di atas tanah seluas 279,1 hektar.

"Kita harus menghormati upaya Presiden Soekarno dan juga kerelaaan masyarakat untuk melepas lahannya demi terwujudnya komplek Gelora Bung Karno (GBK). Saat itu, masayarakat berpikir bahwa pembangunan GBK itu demi kepentingan bangsa dan negara serta mewujudkan keinginan Indonesia untuk bersaing dalam bidang olahraga di kancah internasional," kata Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI), Sarman di Jakarta, Selasa (15/5/2018). 

Atas dasar itulah, Sarman mendesak pemerintah harus menghargai sejarah pendirian GBK dan tidak sembarangan merestui penggantian nama Istora GBK dengan Blibli Arena. 

"Menpora Imam Nahrawi itu sudah salah kaprah dengan tidak mempermasalahkan adanya penggantian nama Istora GBK. Blibli itu mem-branding nama Istora karena namanya dan nilai asetnya lebih besar," ungkapnya. 

Dengan adanya nilai aset olahraga yang cukup luas di tengah pusat bisnis tersebut, kata Sarman, dunia olahraga Indonesia seharusnya sudah tidak lagi kekurangan dana dalam pembinaan prestasi atlet. "Saya yakin dengan aset olahraga seluas 179,1 hektar sudah tidak ada keluhan tentang kekurangan dana pembinaan. Dan, KONI Pusat dan KOI yang merupakan lembaga non profit tak perlu lagi dipungut bayaran untuk menempati kantor di GBK," tegasnya. 

Selama ini, kata Sarman, tidak ada keterbukaan mengenai pendapatan dalam pengelolaan GBK dan kepada perusahaan mana saja lahan GBK disewakan. "Kawasan GBK itu adalah aset negara. Jadi, masyarakat harus tahu kemana saja lahan itu disewakan dan berapa pendapatan yang diperoleh. Jangan sampai aset negara itu sampai hilang," jelasnya. 

Bagaimana dengan adanya keluhan bahwa pendapatan dari penyewaan lahan tidak mencukupi untuk biaya perawatan GBK? "Pernyataan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kalau pengelolaannya diberikan kepada tenaga profesional pasti tidak akan terjadi. Selama ini, saya melihat adanya penunjukan langsung dari penguasa," tandasnya. 

Berita Terkait